Kecam Gubernur Arinal, Masyarakat Way Dadi Tolak Ganti Rugi

Bandar Lampung – SuaraKritis.net – Dikutip dari https://inforial.co. Warga masyarakat di tiga kelurahan yakni Way Dadi, Way dadi Baru dan Korpri Jaya, Sukarame, Bandar Lampung mengecam keras sikap Pemprov Lampung perihal lahan Way Dadi yang ramai diberitakan media massa beberapa hari terakhir.

Poin dalam pemberitaan tersebut yakni Pemprov Lampung secara resmi mulai melepaskan aset tanah Way Dadi. Selain itu, terdapat salah seorang warga bernama Hendra (38 tahun) telah membayar Rp1,4 juta permeter terhadap lahan yang dimilikinya.

Kemudian, Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Meydiandra mengungkapkan jika aset tanah Way Dadi yang ditempati warga seluas 89 ha. Warga Way Dadi berkewajiban membayar kepada Pemprov Lampung dengan nilai yang akan ditentukan oleh Apparisal atau penilai dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Serta Wagub Lampung Chusnunia Chalim, mengungkapkan jika dilepaskannya aset di Way Dadi salah satu upaya untuk meningkatkan PAD.

Upaya pelepasan tanah Way Dadi kepada masyarakat secara legal formal telah disetujui Pemprov dan DPRD Lampung sejak 2015 lalu. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat menolak membayar tanah yang ditempati warga penggarap.

Sebab tanah tersebut memang diperuntukkan untuk dimiliki masyarakat penggarap sesuai dengan Surat Mendagri Nomor : BTO.3.50/3-80 Tanggal 26 Maret 1980 Tentang Pelepasan Hak Guna Usaha atas PT. Perkebunan Way Halim di Lampung Selatan junto Surat Mendagri Nomor : SK.224/DJA/1982 Tanggal 30 November 1982 Tentang Persetujuan Atas HGU Tanah Perkebunan PT. Way Halim.

Selain itu, penetapan atau penerbitan Sertifikat HPL tahun 1994 seluas Lk 89 hektare oleh masyarakat dianggap tidak sah. Sebab proses penerbitannya tidak clear and clean karena tanah seluas 89 ha tersebut berasal dari hak atau milik masyarakat yang dicaplok oleh Pemprov Lampung dan menjadi HPL/aset daerah.

Masyarakat telah berupaya melalui Pokmas sejak tahun 1980 untuk memperjuangkan status kepemilikan tanah untuk ditingkatkan menjadi SHM melalui pihak-pihak pemangku kepentingan (Presiden RI, telah beraudiensi dengan DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi Lampung Kemendagri, Kementerian Agraria).

Kesepakatan tertulis di Kementerian Dalam Negeri RI , pada audensi tanggal 12 Februari 2019 yang ditanda tangani pihak-pihak yang berkompeten menyatakan, status tanah Way Dadi yang disengketakan antara masyarakat dengan Pemprov Lampung dinyatakan Status Quo yang cara penyelesaian melalui mediasi kebijakan politik sambil menunggu penyelesaian revisi UU dan peraturan Menteri Agraria yang mengatur penyelesaian sengketa tanah.

Selain itu, Pemprov Lampung melalui Kabid Aset dan Tim penyelesaian tanah provinsi beberapa waktu yang lalu melakukan pendekatan kepada beberapa tokoh masyarakat Way Dadi untuk melakukan negoisasi atau mencari Win-Win Solution penyelesaian pelepasan tanah Way Dadi. Namun sampai saat ini belum tercapai kesepakatan.

Baca juga:  Tangani Kekerasan Seksual Anak, Kemenag Gandeng LPAI

Atas dasar tersebut, Tokoh Masyarakat Way Dadi, H. Triyono Arifin mengajak masyarakat di tiga kelurahan yakni Way Dadi, Way Dadi Baru, Korpri Jaya menolak keras wacana pemerintah melalui Gubernur Lampung yang mewajibkan secara sepihak masyarakat membayar tanah seharga Rp1,4 juta permeter persegi. Masyarakat mempertanyakan secara yurisprudensi dan implementasi Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

“Sejak kapan Negara/Pemerintah RI yang berazaskan Pancasila menjual tanah kepada rakyatnya sendiri?” kata H. Triyono, Rabu (28/9/2022).

Senada dengan H. Triyono, Tokoh Way Dadi, Darwis Fauzi menyampaikan jika masyarakat Way Dadi menuntut tanah yang telah mereka tempati berpuluh-puluh tahun diberikan secara gratis dan ditingkatkan status kepemilikan tanah menjadi SHM. Ia menganggap selama ini telah terjadi diskriminasi hukum kepada masyarakat Way Dadi atau masyarakat way dadi termarjinalkan dalam peningkatan status kepemilikan tanah bila dibandingkan dengan status kepemilikan tanah PT. Way Halim Permai, Perumnas Way Halim dan Perumahan Korpri yang saat ini sudah berstatus SHM. Sementara sumber dasar peruntukannya sama yaitu Surat Mendagri Tahun 1980 dan tahun 1982

Masyarakat Way Dadi tidak mengakui adanya HPL dan meminta pemerintah membatalkan HPL tersebut sebagai aset daerah serta menuntut agar HPL dikembalikan menjadi tanah Negara dan selanjutnya diserahkan kepada masyarakat sesuai peruntuk berdasarkan surat Mendagri Nomor BTO.3.50/3-80 Tanggal 26 Maret 1980 Tentang Pelepasan Hak Guna Usaha atas PT. Perkebunan Way Halim di Lampung Selatan junto Surat Mendagri Nomor : SK.224/DJA/1982 Tanggal 30 Nopember 1982 Tentang Persetujuan Atas HGU Tanah Perkebunan PT. Way Halim.

Serta masyarakat mempertanyakan dan mencari kejelasan serta kebenaran Sdr. Hendra yang telah melakukan pembayaran dengan mengklaim diri berdomisili di Way Dadi selama 10 tahun. “Karena perlu dipertanyakan keberadaannya, masyarakat Way Dadi tidak mengenal yang bersangkutan. Dan saudara Hendra bukan mewakili atau tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan ekonomi masyarakat Way Dadi secara keseluruhan,” jelas Darwis.

Berita yang muncul dari Pemprov Lampung terkait lahan Way Dadi membuat keresahan dan kegelisahan. Oleh karenanya masyarakat akan mempertahankan hak-hak atas tanah mereka yang sudah ditempatkan berpuluh-puluh tahun sampai titik darah terakhir dengan melakukan beberapa aksi berupa pemasangan banner penolakan pembayaran tanah Way Dadi yang dianggap aset Pemprov Lampung. Mendesak pemerintah pusat/daerah untuk menghentikan sikap arogansi terhadap masyarakat yang menuntut haknya melalui jalur hukum maupun legitasi sehingga tidak meimbulkan instabilitas, polhumkam dan sosial. Masyarakat Way Dadi meminta agar Pemprov Lampung menghentikan sosialisasi pembayaran tanah/kompensi warga kepada Pemprov Lampung sebesar Rp1,4 juta permeter persegi. (*)

 

 

Tags: ,