IMM Lotim Minta DPR Jangan Hanya Sepakat, Tapi Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Lombok Timur, SuaraKritis.net – Keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mengundang reaksi dari berbagai kalangan, tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa, tapi juga dari berbagai elite negara memberikan reaksi dan catatan untuk pemerintah.

Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lombok Timur (Lotim), NTB, mempertanyakan sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kebijakan pemerintah yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yang secara jelas akan membunuh aktivitas masyarakat dari berbagai sektor .

Ar Yandis Ketua Bidang Politik dan Kebijakan publik PC IMM Lombok Timur menilai, DPR hanya berani bersepakat di depan masyarakat saja , tapi di belakang bermain mata dengan kapitalis elit dan kelompok oligarki.

Selama ini DPR hanya sebatas bicara dan cuap – cuap saja saat orasi di depan massa, selepas itu tidak ada lagi tindak lanjut komprehensif, secara rekomendasi administratif yang di sampaikan ke pusat.

Kalau betul – betul sepakat menolak adanya kenaikan BBM. “Jangan hanya secara verbal dong (PHP, Red.), tapi harus bertindak secara administratif,” cetus Ar Yandis.

Ar Yandis menambahkan, kebijakan itu sangat mengkhianati nilai – nilai Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara.

“Tentu kebijakan seperti ini sebagai bentuk inkonstitusional pemerintah terhadap rakyat nya, sebab disisi lain masyarakat disuap dan dinina bobokan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), tragisnya di sisi lain masyarakat ‘di bunuh‘ dengan kenaikan harga BBM bersubsidi,” tegasnya

Baca juga:  Pemkab Rembang Akan Gelar Karnaval HUT Kemerdekaan RI ke 77

“Kesejahteraan rakyat itukan menjadi hukum tertinggi, frasa itu juga dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sebagai sebuah bangsa itulah tujuan kita bernegara.”

“Frasa keadilan dan kesejahteraan artinya, kebijakan pemerintah harus merata dan tertuju dinikmati secara luas oleh masyarakat manapun dan kalangan apapun.”

“Kebijakan ini hanya menguntungkan kelas sosial tertentu dan merugikan kelas buruh, tani serta masyarakat miskin kebawah,” tegasnya.

Kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan memicu kenaikan harga bahan pokok lainnya.

Dan itu, “Pasti dampak nya untuk masyarakat kecil. Apalagi ekonomi belum pulih 100% setelah di landa pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Apalagi kata Yandis, Pasca Covid-19, gelombang pengangguran masih terbilang cukup tinggi, di tambah lagi banyak pekerja di PHK.

“Stop juga itu, pemakaian BBM bersubsidi untuk para pejabat legislatif dan eksekutif serta ASN lain, yang selama ini tanpa malu masih menggunakan BBM subsidi di SPBU diberbagai tempat,” tambahnya.

“Sekali lagi kita ingatkan, agar DPR betul-betul mengawal aspirasi masyarakat dari bawah, tidak hanya sekedar mendatangi massa aksi, tapi perjuangkan aspirasi mereka sampai pusat,” tutupnya.

AR-LT / Red.

Tags: , , ,