Eksekutif dan Pansus Ranperda RTRW DPRD Jepara Sepakat, KPI di Kecamatan Mlonggo di Nol kan

Jepara, SuaraKritis.net – Akhirnya pihak Eksekutif (Pemkab Jepara) menerima usulan DPRD Jepara untuk KPI (Kawasan Peruntukan Industri) di Kecamatan Mlonggo, di nol kan atau istilahnya di drop nol (0).

Setelah adu argumen cukup alot, akhirnya usulan DPRD Jepara untuk KPI (Kawasan Peruntukan Industri ) seluas 790,88 hektar di Kecamatan Mlonggo di drop nol kan dan dikembalikan ke fungsinya semula.

Hal ini, diterima oleh pihak Eksekutif dan keputusan tersebut diambil pada pembahasan materi Pasal 38 pada rapat Pansus IV Ranperda RTRW 2022 – 2042 di gedung DPRD Jepara, Kamis, 15/09/2022.

Dalam rapat Pansus IV tentang Ranperda RTRW 2022 – 2042 tersebut, Padmono Wisnugroho dari Fraksi NasDem mengusulkan untuk KPI 1 di Kecamatan Mlonggo untuk didrop 0 atau di nol kan.

Padmono menyampaikan bahwa, tentang ‘cross check’ data perlu dilakukan dengan melakukan tinjauan dan menggali data, benar atau tidak dengan luas 409 hektar dengan kapasitas produksi pertanian yang sangat kecil, apakah data tersebut memang benar.

“Kami mohon Pimpinan Sidang untuk menyetujui apabila tim harus turun ke lapangan,” terang Padmono.

Padmono Wisnugroho juga menyampaikan tentang,” Pasal 38 Ranperda RTRW Jepara ini, saya rasa tidak kompatibel atau serasi dan sesuai, jika di sandingkan dengan Perda No. 16 tahun 2019 tentang RTRW Jawa Tengah dan juga dan disandingkan dengan Perda No. 13 tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujarnya.

“Jika disandingkan, terkesan sangat dipaksakan karena tidak serasi dan tidak selaras,” lanjutnya.

Pada perda tersebut dijelaskan bahwa, pada peta di kawasan Kecamatan Mlonggo terdapat kawasan konservasi dan kawasan hutan mangrove. Jika dibuat pelabuhan tidak memungkinkan.

Baca juga:  Ada Apakah BJI Geruduk Kantor DPRD Kota Sukabumi ?

Karena jika dipaksakan adanya KPI, maka mutlak harus ada pelabuhan. Sedangkan pada kawasan tersebut tidak memungkinkan dibangun pelabuhan.

“Makanya, kami tetep berpendapat jika disitu tidak pas atau tidak perlu ada KPI (Kawasan Peruntukan Industri,” terang Padmono Wisnugroho

“Lahan Sawah yang Dilindungi atau LSD akan dikembalikan kepada fungsi awal yaitu LSD dengan ketentuan kawasan tersebut yang produktif untuk tetap menjadi LSD.”

“Namun jika tidak produktif, akan dialihkan menjadi kawasan pariwisata dan pemukiman yg didalamnya mengakomodir pelaku UMKM,” pungkas Padmono.

ARD-JPR / Red.

Tags: , , ,