Calon Petinggi Pemilik Nomor Urut 3, Terancam Kalah di Pilpet Desa Bumiharjo

Jepara, suarakritis.net – Dalam penetapan calon petinggi desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Petahana atau Incumbent Petinggi / Kades desa Bumiharjo Bambang Budi Utomo mendapatkan nomor urut 3 (tiga).

4 calon Petinggi Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Rabu 21/9/2022 saat penetapan nomor urut.

Sedangkan 3 (tiga) calon lainnya yaitu nomor urut (1) Muh Yusuf, (2) Wartono dan (4) Zainal Isnaini, SE.

Ketiga nama tersebut berpotensi besar menggeser kedudukan orang nomor satu yaitu Bambang Budi Utomo (3) sebagai Petahana Petinggi desa Bumiharjo, yang saat ini sedang menunggu hasil audit oleh Inspektorat Kabupaten Jepara tentang LPJ nya.

Hal itu diatur di Perda Kabupaten Jepara No. 2 Tahun 2022, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi.

Isi dan bunyi Pasal 31 Bakal calon Petinggi wajib memenuhi persyaratan pada huruf (M) Bagi Petinggi yang mencalonkan diri kembali Petinggi, harus sudah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara terkait permasalahan BUMDes Bumiharjo, warga berinisial SC mengatakan bahwa,” Masalah kinerja BUMDes sepenuhnya menjadi tanggung jawab calon Petinggi nomor urut 3 yaitu Bambang Budi Utomo, yang ditetapkan menjadi calon oleh panitia Pilpet, Rabu (21/9) lalu,” kata warga berinisial SC yang tidak mau disebutkan namanya, salah satu warga desa Bumiharjo yang concern atau peduli terhadap kinerja Bumdes.

Namun saat ini Bambang Budi Utomo petahana atau incumbent sendiri sedang dalam pemeriksaan inspektorat Kabupaten Jepara, terkait tata kelola BUMDes.

Hal ini awak media peroleh dari informasi Camat Keling Budi Krisnanto, Selasa 20/9/2022 dikantornya saat ditanyakan tentang pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Bumiharjo.

Mengikuti Perbup Bupati Jepara No. 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan BUMDes bahwa LPJ Pasal 31 angka (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDeS kepada Petinggi.

Perda Kabupaten Jepara No. 15 Tahun 2010 isi dan bunyi Pasal 29 angka (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen BUMDes.

“Pihak kecamatan tidak punya wewenang terkait pemeriksaan Petinggi Bumiharjo atas penyertaan modal BUMDes,” info Camat Keling.

Karena sesuai Permendagri No. 39 Tahun 2010 Tentang BUMDES Pasal 23 (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes dan (2) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

Baca juga:  KKN IAIN Kudus Adakan Seminar Tentang UMKM di Desa Bucu

Serta, Perda Kabupaten Jepara No. 15 Tahun 2010. Pelaporan dan pertanggungjawaban dalam Pasal 26 (1) Pelaksana operasional BUMDes menyampaikan Laporan berkala kepada Pemerintah Desa dan (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tri wulan.

Sementara, saat awak media menanyakan kepada warga desa berinisial SC yang didampingi oleh SN dan EP.  Ketiganya adalah warga Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.

Ketiganya membenarkan bahwa, ini semua tidak terkait politik Pilpet desa Bumiharjo.

“Kami hanya menginginkan perubahan masa depan yang lebih baik terkait pembangunan dan kesejahteraan warga desa Bumiharjo, agar nanti Petinggi terpilih, lebih baik dalam menjalankan tugas pemerintahan desa,” ujar SC yang dibenarkan oleh SN dan EP saat ditemui Rabu 19/9/2022 di Kecamatan Keling oleh awak media.

“Saat ini karut marutnya pengelolaan BUMDes milik desa Bumiharjo, menjadi bahan perhatian warga desa. Karena pengelolaan BUMDes selama ini kami kategorikan tidak sesuai prinsip dasar pengelolaan sesuai Perda Kabupaten Jepara No. 15 Tahun 2010 Pasal 25 bahwa BUMDes dikelola secara transparan, akuntabel, partisipasi, berkelanjutan dan akseptabel,” tambah SC.

“Jadi kita berharap tanggung jawab dari Petahana Petinggi Bambang Budi Utomo atau Calon Petinggi desa Bumiharjo tahun 2022 – 2028. Hal ini sesuai Perda Kabupaten Jepara No. 15 Tahun 2010 tentang kepemilikan di Pasal 8 angka (1) BUMDes adalah milik Pemerintah Desa dan angka (2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDes diwakili oleh Petinggi.”

“Sambil kita menunggu hasil audit Inspektorat Kabupaten Jepara tentang Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), kalau ada ketidaksesuaian kinerja keuangan BUMDes Bumiharjo,” terangnya.

“Kami bertiga juga berharap Pilpet di desa Bumiharjo berjalan dengan aman dan damai, namun banyak warga berkehendak agar desa mempunyai Petinggi baru yang lebih pro rakyatnya,” tambahnya.

“Karena kita melihat reaksi petahana Bambang Budi Utomo terkesan reaktif negatif atas masalah BUMDes jelang Pilpet.”

“Padahal ini murni aspirasi dan suara warga desa atas ketidakberesan dan transparansi pengelolaan BUMDes atas temuan fiktif di lapangan, tentang unit-unit usaha yang tidak jelas tanggung jawab anggaran penyertaan modal dan objek usahanya,” pungkas SC yang diamini oleh SN dan EP.

SP-JPR / Red.

Tags: , ,