BBM Naik, Ketum YKKI Bereaksi Keterlaluan dan Konyol

Bogor, SuaraKritis.net – Pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi per 3 September 2022 yaitu harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

“Anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).

Alasan kenaikan BBM, untuk kurangi subsidi yg jadi beban negara. Pertanyaannya apakah negara benar-benar terbebani?
atau penyelenggara negaranya yang terbebani?

Mungkinkah, BBM naik karena kurangi beban subsidi negara kepada rakyatnya melalui bantuan langsung tunai (BLT), sebagai bantalan sosial antisipasi gejolak kenaikan harga BBM.

Baca juga:  Muktamar NU ke-34, Ketum YKKI: Mampu Menjaga Rahmatan Lil Alamin di NKRI

Pengaruh kenaikan BBM tentunya berdampak sangat besar, mengingat bukankah Pasal 34 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Masyarakat bawahlah yang terdampak langsung dan berkelanjutan atas kenaikan harga BBM, kalau masih ada pembiaran kalangan pemilik mobil (yang tidak berhak) memakai BBM bersubsidi dan tanpa kebijakan terarah dan tegas saat pengisian di SPBU.

Pertanyaan mendasar, jika subsidi untuk rakyat dikurangi, lalu dipindahkan ke kantong pejabat bagaimana? siapa yg mengawasi? dan rakyat bisa apa?

“Mari berpikir kritis, cerdas tanpa anarkis,” tegas Oscar Dany Susanto.

Penulis: Oscar Dany Susanto
Ketua Umum Komunitas Kritis Indonesia

Tags: ,